Fragmen Papua

Albertus Vembrianto (Pewarta Foto Lepas, Papua)

Diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Papua selalu berulang.

“Saat  yang dapat tembak bukan orang Papua, media arus utama ramai memberitakan. Beda saat orang Papua yang mati karena kekerasan aparat keamanan, hampir tak ada media di Jakarta memberitakan”, kata Ambrosius Mulaid (24 tahun), mahasiswa di Jakarta asal Lembah Baliem, Papua, menuturkan pengalaman diskriminasi orang Papua terkait peristiwa di Kabupaten Nduga, Papua.

Awal Desember sejumlah media arus utama di Jakarta, memberitakan 31 pekerja Trans Papua dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Selang empat hari ada ralat bahwa jumlah pekerja Trans Papua yang tewas sebetulnya 16 orang. Ada yang memberitakan jumlah korban 19 orang.

Jarak geografis dan ketidaktahuan tentang konteks Papua, membuat media di Jakarta cenderung memakai aparat keamanan sebagai sumber informasi. Alasan lain, peliputan di Papua perlu biaya operasional besar. Sementara pemerintah melakukan pembatasan bagi jurnalis asing melalui prosedur clearing house.

Masalah serius terkait akses informasi di Papua juga dihadapi jurnalis di Papua. Mulai gangguan seperti suap, intimidasi maupun kekerasan dari aparat, pejabat publik, masyarakat, aktivis pro-NKRI dan aktivis pro-kemerdekaan, saat meliput isu yang peka. Malah bagi jurnalis yang meliput tentang ketidakpuasan orang Papua terhadap keadaan sosial dan politik di Papua, maupun pelanggaran oleh aparat keamanan negara, akan diawasi dan dimata-matai. Alhasil liputan yang kritis, terverifikasi dan mendalam soal beragam perkembangan Papua minim.

“Orang di sini sering tanya, apa ada mall di Papua, ada mobil-kah tidak, orang Papua masih pakai koteka”, cerita Rosa Kamiroki (22 tahun), mahasiswa asal Nabire di Jakarta. Bukan mengada-ada jika Papua dianggap sebagai kawasan dengan peradaban primitif. Kenyataan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan di Papua justru membuat orang Papua menjadi minoritas dan tersingkir di tanah sendiri, malah tak pernah diketahui publik. Adakah pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua, merupakan jalan keluar permasalahan di Papua?

Pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua justru menuai insiden penembakan. Peristiwa awal Desember 2018 di Nduga, Papua itu bukan kali pertama. Proyek Trans Papua yang direncana sejak masa Presiden Habibie justru memicu rangkaian kekerasan di Papua. Bagi orang Papua, jalan Trans Papua bukanlah infrastruktur untuk orang Papua, melainkan infrastruktur militer, peluang investasi bagi pendatang dan ancaman eksploitasi hutan maupun kekayaan alam Papua.